Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa hari ini, Jumat (16/10/2020), merupakan hari terakhirnya bekerja sebagai pegawai KPK. Di hari terakhirnya
Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2020, terhitung sejak Januari hingga September ada 31 pegawai
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengundurkan diri sebagai pegawai KPK. Kabar tersebut dibenarkan oleh Plt Juru Bicara
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dinyatakan bersalah melanggar kode etik oleh Dewan Pengawas KPK karena menggunakan helikopter dalam perjalanan di Sumatera
Dewan Pengawas KPK menunda pengumuman putusan etik terhadap Ketua KPK Firli Bahuri. Putusan yang harusnya diumumkan pada Selasa (15/09/2020) ditunda hingga Rabu
Wahyu Setiawan, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022, divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp150 juta subsider 4 bulan kurungan.
Sebuah platform digital, yang secara spesifik mudah dan murah diakses bagi dunia pendidikan, telah dirancang. Penyedianya adalah PT Cyber Edu Inkor, sebuah
Kader PDI Perjuangan Harun Masiku (HAR), tersangka kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, berada di Jakarta sejak
7/1/2020 Jakarta – Setelah dilantik pada 20 Desember 2019 lalu, kelima Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengikuti induksi atau masa orientasi
6/01/2020 Jakarta, – Terdakwa kasus suap jual beli jabatan Kementerian Agama Romahurmuziy dituntut empat tahun penjara dan denda Rp250 juta subsidier lima bulan kurungan.
Sebanyak sembilan kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rentang waktu Januari hingga awal Desember 2019.
Dukungan dan dorongan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengalir. Kali
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan Undang-Undang KPK hasil revisi bakal tetap berlaku, 30 hari setelah ditetapkan DPR. Meskipun Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai upaya membatalkan Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
