Kader PDI Perjuangan Harun Masiku (HAR), tersangka kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, berada di Jakarta sejak
7/1/2020 Jakarta – Setelah dilantik pada 20 Desember 2019 lalu, kelima Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengikuti induksi atau masa orientasi
6/01/2020 Jakarta, – Terdakwa kasus suap jual beli jabatan Kementerian Agama Romahurmuziy dituntut empat tahun penjara dan denda Rp250 juta subsidier lima bulan kurungan.
Sebanyak sembilan kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rentang waktu Januari hingga awal Desember 2019.
Dukungan dan dorongan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengalir. Kali
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan Undang-Undang KPK hasil revisi bakal tetap berlaku, 30 hari setelah ditetapkan DPR. Meskipun Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai upaya membatalkan Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
kliksaja – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meragukan kiprah dan kinerja para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepala Negara
Pengembalian mandat kepada Presiden oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusul pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK di DPR
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) mempertanyakan urgensi revisi UU KPK yang saat ini sedang dibahas oleh
Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa KPK harus terus didukung dengan wewenang dan kekuatan yang memadai. KPK harus lebih kuat dibandingkan dengan
Komisi III DPR RI telah memilih lima pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Mereka adalah Firli Bahuri, Nawawi Pamolango, Lili
Mohammad Tsani Annafari, Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2017-2020, menyatakan mundur dari pimpinan KPK. Keputusan Tsani diambil setelah Komisi III DPR RI
