oleh

Implikasi Positif Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam Proses Pembangunan Demokrasi

Belakangan ini muncul wacana kepala daerah (pilkada) akan dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pasalnya, Pilkada langsung dinilai menyebabkan kepala daerah kerap terlibat praktek korupsi.

Hal tersebut tentu tidak lepas dari besarnya ongkos politik atau biaya tinggi yang dikeluarkan saat Pilkada berlangsung.

Akibatnya kepala daerah yang merogoh kocek miliaran tersebut harus “kejar setoran alias balik modal”.

Di sisi lain, problem lain dari pilkada langsung adalah money politik kian tumbuh subur, dan masyarakat terpolarisasi sehingga mengakibatkan perpecahan yang berujuang pada tindakan anarkisme antar pendukung.

Yang lebih mengerikan lagi adalah ketika menggunakan politik identitas dan sintimen ras, suku dan agama sebagai alat kampanye dan propaganda politik, hal ini tentu dapat memicu pergolakan dan api kemarahan di tengah-tengah masyarakat.

Misalnya pilkada DKI Jakarta, ketika politik identitas digunakan sebagai instrumen kampanye untuk membangun opini negatif dan mempropaganda lawan politiknya sehingga mengakibatkan Ahok kalah dalam kontestasi tersebut.

Pada titik inilah, evaluasi dan perbaikan terhadap sistem pilkada langsung harus dilakukan dan juga perlu menimbang ulang maslahat dan mafshadat dari sistem pilkada langsung.

Dalam konteks ini, evaluasi secara menyeluruh itu penting dilakukan, tetapi dalam evaluasi tersebut bukan berarti menghadirkan perspektif yang menyederhanakan persoalan.

Misalnya mendorong kepala daerah dipilih lewat DPRD atau dikembalikan ke sistem demokrasi perwakilan dengan beberapa argumen dan alasan yang dikemukakan di atas.

Karena belum ada kajian yang detail dan komprehensif yang menyatakan bahwa pilkada lewat DPRD dapat menghentikan praktek korupsi dan dapat menghasilkan pemimpin yang berintegritas serta qualified.

Karena itu, yang kerapkali ditanyakan adalah, apakah mengembalikan kepala daerah dipilih DPRD dapat menyelesaikan persoalan yang sangat kompleks di atas?

Hemat penulis tidak mudah menjawab pertanyaan tersebut tanpa ada argumen yang berbsis data serta bukti-bukti yang otentik berupa reset ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian, membayangkan problem pilkada langsung tidak cukup merujuk pada alasan-alasan di atas, apalagi langsung mengambil kebijakan mengembalikan kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tentu hal tersebut tidak menyelsaikan persoalan tetapi justru mundur ke belakang dan ini ironi serta pertanda buruk bagi keberlangsungan demokrasi kedepan.

Padahal jika kepala daerah dipilih DPRD atau dikembalikan ke sistem demokrasi perwakilan justru akan mendatangkan masalah baru yang sulit diselesaikan.

Pilkada lewat DPRD akan melahirkan persekongkolan elit dimana money politic pasti betebaran.

Artinya, ini hanya memindahkan praktek money politic dan korupsi dari ruang terbuka ke ruang gelap yang lebih sempit sehingga tidak tampak telanjang, padahal hampir semua kepala daerah yang dipilih anggota DPRD akan menyuap setiap anggota DPRD yang akan memilih, tentu harganya jauh lebih fantastis dan menggiurkan.

Belum lagi sistem demokrasi perwakilan ini rentan oligarki dan kapitalisme politik, sehingga kesulitan menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan kafabel.

Oleh karena, pemerintah mestinya mengundang pelbagai elemen civil society untuk membahas ini, dan tentunya melakukan riset dan kajian yang detail terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan.

Artinya jika kepala daerah benar-benar kembali dipilih lewat DPRD maka ini menjadi pertanda demokrasi mundur dan tak ada bedanya dengan rezim otoritarianisme yang memberangus partisipasi rakyat sebagai pemilik tunggal kedaulatan demokrasi.*

Penulis : Lutfiadi (Mahasiswa Ilmu Politik Fisip UMJ)

Umpan Berita