oleh

Plt Dirjen Imigrasi Hentikan Sementara Penerbitan Paspor dan Keberangkatan PMI ke Luar Negeri

Kementerian Hukum dan Ham melalui Plt Dirjen Imigrasi mengintruksikan kepada kepala kantor wilayah Kemenkumham Divisi Keimigrasian agar dihentikan sementara pelayanan pemberian paspor dan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri. 

Larangan penerbitan pasport dan pemberangkatan PMI ke luar negeri tersebut merujuk pada situasi darurat Covid-19. Larangan tersebut sebagaimana tertuang dalam surat No IMI.GR.01.01.2115 yang ditandatangani oleh Plt Dirjen Imigrasian, Jhoni Ginting tertanggal 23 Maret 2020.

Di dalam surat tersebut Kemenkumham melalui Dirjen Imigrasi memerintahkan kepada kepala kantor wilayah Kemenkumham Divisi Keimigrasian agar menghentikan pelayanan penerbitan paspor dan pemberangkatan PMI.

Alasan penerbitan surat tersebut merujuk kapada upaya pencegahan, penanganan, pengendalian dan pemulihan corona virus deseas (Covid-19).

Secara detail di dalam surat tersebut disebutkan bahwa Kemenkumham memerintahkan agar kantor imigrasi untuk sementara tidak memberikan pelayanan pemberian paspor kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Calon Pelaut Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan pada kapal berbendera asing.

Kemenkumham melalui tempat pemeriksaan imigrasi juga melarang keberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Calon Pelaut Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan pada kapal berbendera asing. Kecuali bagi yang sudah memiliki visa dan tiket keberangkatan ke negara tujuan dan negara tujuan tidak menutup masuknya orang asing untuk bekerja.

Sebelumnya Kemenaker juga telah mengeluarkan Keputusan tentang penghentian sementara penempatan pekerja migran indonesia yang tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Dimana keputusan tersebut ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, pada 18 Maret 2020, dan berlaku mulai tanggal 20 Maret 2020.

Dalam Diktum Kedua Kepmenaker ini, dijelaskan bahwa penghentian penempatan berlaku bagi PMI yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan (P3MI), PMI yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri, PMI perseorangan, serta awak kapal niaga/perikanan pada kapal berbendera asing.

Sumber: Kliksaja.co

Umpan Berita