Pimnas PPI: Inisiatif Kapolri pada 57 Eks Pegawai KPK Bisa Menghapus Stempel Negatif

  • Bagikan
Dr. Sri Mulyono

Pimpinan Nasional Perhimpunan Pergerakan Indonesia (Pimnas PPI) mengapresiasi inisiatif dan langkah Kapolri yang secara terbuka memberikan tawaran kepada 57 eks pegawai KPK yang baru saja diberhentikan secara hormat untuk menjadi ASN Polri. Langkah tersebut dinilai sebagai terobosan solusi terhadap persoalan yang berlarut-larut pasca 57 orang pegawai KPK diputuskan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan kemudian resmi diberhentikan.

Melalui pernyataan media yang disampaikan oleh Presidem Pimnas PPI, Dr. Sri Mulyono, Minggu (03/10/2021) disampaikan bahwa sebagai lembaga yang juga bertugas dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, Polri membutuhkan sumberdaya manusia yang cakap, handal dan berintegritas dalam jumlah yang memadai.

“Tambahan sumberdaya manusia akan sangat bermanfaaat untuk meningkatkan kinerja Polri di dalam menjalankan tugas tersebut,” kata Dr. Sri Mulyono di Jakarta.

Karena itu, Dr. Sri Mulyono menyarankan agar sebaiknya 57 orang eks pegawai KPK memandang positif dan berbaik sangka terhadap tawaran Kapolri tersebut. Selanjutnya perlu berkomunikasi secara baik untuk membahas hal-hal secara detil, sehingga dapat dicapai kesepahaman di antara para pihak.

“Jika 57 orang tersebut menjadi ASN Polri, justru bermanfaat untuk menghapus stigma bahwa mereka adalah kelompok yang berbahaya terhadap bangsa dan negara. Ini adalah pembersih dari stempel negatif yang tidak semestinya,” tegasnya.

Pada pernyataan media Pimnas PPI tersebut, Dr. Sri Mulyono juga menyatakan bahwa komitmen dan kerja-kerja pemberantasan korupsi tidak hanya bisa dilakukan di lembaga KPK saja. “Tetapi juga di lembaga-lembaga lain, seperti Polri dan Kejaksaan Agung. Menjadi ASN di Polri untuk tugas-tugas pemberantasan korupsi tidak kalah mulia dan terhormat dan tetap bisa berkontribusi terhadap kemaslahatan bangsa,” katanya.

“Jadi, tawaran Kapolri tersebut justru juga secara potensial bisa meningkatkan kerjasama antara KPK dan Polri di dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi, karena terdapat cukup banyak personal eks pegawai KPK yang kemudian bertugas dan bekerja di institusi Polri,” tegasnya.

Namun demikian, Dr. Sri Mulyono juga mengingatkan bahwa tentu saja tidak boleh ada paksaan dan keterpaksaan terhadap 57 eks pegawai KPK tersebut. “Haruslah ada pilihan yang bebas dan merdeka di dalam menyikapi tawaran dari Kapolri tersebut,” katanya.(*)

  • Bagikan