oleh

Mendagri Keluarkan Instruksi ke Kepala Daerah Terkait Antisipasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana

Kliksajajatim.co- Menteri Dalam Negeri (Mendagri Tito Karnavian) melayangkan surat edaran antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana yang ditujukan untuk seluruh gubernur serta bupati dan wali kota di Indonesia. Surat diterbitkan untuk merespons potensi cuaca ekstrem selama sepekan ke depan.

“Edaran dikeluarkan agar kepala daerah melakukan langkah-langkah strategis mengantisipasi, menghadapi gerakan tanah atau tanah longsor, banjir serta adanya informasi terkini dari BMKG terkait waspada potensi cuaca ekstrem,” Pungkas Mendagri Tito Karnavian di Jakarta, Selasa (07/01/2020).

Lebih lanjut, Langkah pertama dalam menghadapi bencana Tito membentuk posko kesiapsiagaan pemerintah daerah dan melakukan pemantauan secara cermat terhadap informasi cuaca atau peringatan dini dari BMKG, BNPB, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi untuk mengetahui perkembangan situasi terkini.

“Kedua, menyiagakan seluruh aparatur pemerintah daerah dan mengkoordinasikan dengan TNl, Polri, instansi vertikal di daerah dan relawan siaga bencana serta unsur masyarakat lainnya,” paparnya.

Kemudian, menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka siaga banjir, longsor dan risiko akibat bencana lainnya.
langkah keempat, mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga (BTT) yang cukup dan siap digunakan setiap saat dalam keadaan darurat bencana.

Pemda juga diminta menyebarluaskan informasi potensi bencana kepada masyarakat setempat melalui berbagai saluran informasi seluas-luasnya.

“Keenam, mengkoordinasikan proses kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi apabila terjadi kondisi darurat serta mengaktifkan rencana kontinjensi yang disusun jika terjadi tanggap darurat,” ujarnya.

langkah terakhir, Gubernur diminta melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kabupaten dan kota di wilayahnya terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri dan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Sementara bupati dan wali kota diminta agar melaporkan hasil penanggulangan bencana di wilayahnya kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Umpan Berita