oleh

Ratusan Projek Tidak Bisa Dibayarkan Pakai APBD 2021, DPRD Bojonegoro Cecar OPD

Komisi D DPRD Kabupaten Bojonegoro cecar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bojonegoro karena dianggap teledor, terdaat ratusan paket pekerjaan di Bojonegoro yang sudah dikerjakan tidak bisa dibayar di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021.

Dialog panas terjadi antara Komisi D DPRD dengan Bappeda dan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya Bojonegoro berlangsung panas, Jumat 4-Juni-2021.

DPRD menuding pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bojonegoro dianggap teledor karena ratusan paket pekerjaan tidak bisa dibayar di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021.

Adalah anggota Komisi D DPRD Bojonegoro Ali Huda yang mengatakan, kalau OPD sudah tahu tidak bisa bayar seharusnya tidak dilakukan lelang atau penunjukan untuk dikerjakan. Tetapi karena bulan Januari 2021 lalu sudah mengetahui ada keteledoran. Itu karena tidak ada koordinasi antar-OPD atau Bappeda sibuk melakukan pergeseran lainnya sehingga hal ini terabaikan.

“Kontaktor sudah terlanjur mengerjakan, suit hutang-hutang kalau tidak bisa dibayar bagaimana solusinya, ini uang ada bunga bank,” tandasnya dengan nada tinggi di kantor DPRD Bojonegoro, Jumat 4-Juni-2021.

Anggota DPRD lainnya, Sahudi mengatakan, ada beberapa kegiatan terkena dampak efisiensi  anggaran di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya, hal ini apakah tidak singkron atau apa. Karena OPD terkait malah menyampaikan semua efisiensi tersebut dari Bappeda.  “Katanya efisiensi dari Bappeda, ini sebenarnya bagaimana,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Jumariyanto, yang mengatakn apakah alasan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) itu dibuat alat secara keuangan daerah agar doposito tinggi. Kalau dibuat alat tidak bisa mencairkan ini repot, terutama untuk kepentingan masyarakat.
“Bappeda harus tegas. Waktu input data diperpanjang panjang sampai 10 hari. ini 2020 SILPA tinggi, apa mau buat rekor SILPA tinggi lagi,” ucapnya dengan nada kesal.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro Murtadho menjelaskan, jika satu sub pekerjaan hanya ada dua operator, sehingga hal itu menjadi kesulitan. Untuk SIPD adalah program per tahun 2021 ini di seluruh Indonesia dan tidak bisa menghindar karena sesuai keputusan Kemendagri.  “Aplikasi ini milik Kemendagri. tapi tidak boleh kita minta selver di sini, sehingga ini menjadi perhatian kita. dan solusinya di bayar di P-APBD 2021” pungkasnya

Umpan Berita