oleh

Rekrutmen PPK Oleh KPUD Harus Bersih dari "Titipan"

Jelang tahapan rekrutmen PPK serentak nasional, KPUD Musi rawas Utara diharapkan melakukan rekrutmen secara profesional bukan berdasarkan kedakatan kekeluargaan dan titipan.

Hal ini sebagaiman dikatakan oleh Amirul Mukminin Tokoh Muda Kabupaten Musi Rawas Utara kepada redaksi Kliksajajatim.co kamis (30/01/2020).

Amirul Mukminin menilai bahwa penyelenggara Pemilu titipan rentan tersandera konflik kepentingan. Netralitas dan independensi penyelenggara Pemilu sangat urgen karenanya sangat menentukan demokrasi dan kualitas pemimpin yang akan datang.

Praktik penyelenggara Pemilu titipan ini sangat mungkin terjadi, karena bebrapa pekan terakhir salah satu komisioner KPU RI tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK telah menetapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait dengan penetapan pergantian antar waktu anggota DPR 2019-2024.

Menurut Amirul Mukminin, hal serupa bisa saja terjadi di KPU Daerah seperti di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Menurut Amirul Mukminin jika hal ini terjadi yaitu praktik penyelenggara Pemilukada titipan maka akan berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap KPUD dalam melakasankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu.

Amirul berharap jangan sampai KPUD dalam rekrutmen lembaga ad hock diperjual belikan sehingga menjadi pelacur demokrasi.

Saat ini proses Pemilukada serentak 2020 masuk tahap rekrutmen Paniti Pemilihan tingkat Kecamatan atau PPK.

Proses tahapan Pemilukada sendiri dimulai dari penandatanganan NPHD di daerah masing masing yang melaksanakan Pilkada pada tahun 2020.

Tahapan selanjutnya perekrutan lembaga ad hock yaitu panitia pemungutan kecamatan (PPK), dalam hal ini KPUD harus benar benar serius dalam memilih calon anggota PPK yang memang berdasarkan yang di tetapkan oleh undang undang dan PKPU sendiri tentunya yang memang memiliki kopentensi dan kemapuan dalam penyelenggaraan Pemilu ataupun Pilkada.

ik=-

Umpan Berita