oleh

Optimalisasi P2TP2A Dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak Tahun 2020

Nganjuk, Kliksajajatim.co, – Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Sosial dan PPA menggelar rapat optimalisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam upaya perlindungan khusus anak untuk mendukung evaluasi Kabupaten Layak Anak Tingkat Nasional Tahun 2020 yang dipimpin langsung oleh Plt. Sekretaris Daerah Nganjuk Drs. Nur Solekan, M.Si, seluruh Kepala OPD Kab.Nganjuk, Selasa (17/03/2020)

Optimalisasi P2TP2A dibentuk untuk berperan penting dalam perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.


Dengan keberadaan P2TP2A bisa mengatasi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai Kabupaten Layak Anak. 
 


Dalam acara yang digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk tersebut, Drs. Nur Solekan, M.Si mengatakan perlu inovasi, pengambilan keputusan yang cepat dan berani serta berkomunikasi dengan Kementerian dalam pengoptimalisasi P2TP2A untuk perlindungan khusus anak


Poin terpenting dari proses pengembangan KLA yaitu penguatan Komitmen dan koordinasi diantara para stakeholder/ pemangku kepentingan dalam pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan


“ Maka perlu dibentuk team work yang kuat, dalam mewujudkan pola kerja secara optimal untuk pelaksanaan Kabupaten Layak Anak, “ Ujarnya.


Lebih lanjut Drs. Nur Solekan, M.Si menambahkan perlu dioptimalkan 6 indikator pemformal kelembagaan dan subtantif anak dalam mendukung standar pelaksanaan Kabupaten Layak Anak.
Kepala Dinas Sosial dan PPA Nganjuk, Nafan Tahwi menjelaskan  bahwa bisa dikatakan Kabupaten Layak Anak jika didalam Kabupaten tersebut ada unsur-unsur OPD dan Kecamatan layak anak. 


“ Kecamatan layak anak dibentuk dari desa-desa yang sudah layak anak, dan kami sudah memfasilitasi dan melengkapi di Kecamatan untuk menjadikan desa – desa layak anak, “terangnya


Sementara itu, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Eko P., menambahkan prosentase perkawinan anak perlu ditinjau dan perlu terus di beri edukasi usia minimal perkawinan. Karena di nganjuk perkawinan anak masih 18%.


“ Perlu peran aktif antar OPD terkait dalam mendukung mewujudkan Kabupaten Nganjuk menjadi Kabupaten Layak Anak, “ terangnya.

Umpan Berita