oleh

Corak Politik Dinasti dan Konsekuensinya

30/1/2020

Politik dinasti merupakan sebuah politik yang telah ada sejak zaman kerajaan.

Politik tersebut merupakan langkah strategis untuk melanggengkan kekuasaan pada skup yang universal.

Entitas politik dinasti mengharuskan agar si “tuan” untuk mempertahankan kekuasaan yang sudah dipegang tetap bertahan sesuai keinginan dari seorang penguasa.

Hal tersebut merepresentasikan nafsu kekuasaan yang tinggi sehingga batasan untuk mengukur kekuasaan yg sedang dipegang terlihat tidak mempunyai batasan.

Politik dinasti merupakan konsekuensi logis untuk merepresentasikan keinginan seorang penguasa ketika dia memiliki jabatan tertentu.

Hal ini mirip dengan abuse of power (Penyelewengan Kekuasaan) yang berlaku diranah politik yang sedang berlangsung.

Sejarah telah mencatat bahwa, realitas politik dinasti yang dipraktekan oleh seorang penguasa telah bertahan sampai hari ini. Bahkan beberapa pemimpin nasional maupun daerah telah memprediksikan bahwa politik dinasti adalah sesuatu yang menguntungkan.

Faktor-faktor yang membuat para pejabat atau pemilik kekuasaan cenderung untuk mempraktekan politik dinasti dalam kekuasaanya dikarenakan kondisi dan fakta politik yang harus dihadapi oleh para calon pemimpin politik untuk mengeluarkan biaya yang tidak sedikit ketika mereka menghadapi masa-masa kampanye.

Ketika pilpres dan pileg diselenggarakan pada 2019 lalu, angka riil dari biaya kampanye dan segala macam urusan yang berkaitan dengan itu mencapai angka 24T.

Hal tersebut mengindikasikan seorang pejabat untuk mengembalikan cost politik yang sudah dikeluarkan ketika masa-masa kampanye sedang berlangsung.

Selain itu, praktek politik dinasti dilakukan karena kolaborasi antara pengusaha dengan calon pemimpin yang nantinya ketika memenangi pemilihan umum akan mengembalikan ongkos yang telah dikeluarkan oleh pengusaha tersebut.

Hal ini sebenarnya akan menghambat lajunya politik baik dalam lintas nasional maupun daerah yang bertarafkan integritas, kapabilitas dan kompetensi.

Politik dinasti esensinya adalah mendapatkan kekuasaan yang lebih dengan menempatkan beberapa sanak saudara dari pemilik kekuasaan tersebut untuk menduduki jabatan-jabatan politis.

Selain akan menghambat dinamisasi politik yang menjadi misi terbesar demokrasi dan juga menghambat politik yang bersifat partisipatif bagi golongan biasa.

Politik yang terjadi diaerah Sumatera Selatan menjadi sebuah bahasan serius terkait dengan wacana politik dinasti. Hal tersebut terlihat dari beberapa pemimpin di daerah itu menitik beratkan kekuasaan nya kepada sanak saudara mereka sendiri.

Bukan menjadi sebuah indikasi lagi ketika sebagian para pemimpin di daerah tersebut ramai-ramai mempraktekan dinasti politik yang syarat dengan keuntungan pribadi. Ketika pesta demokrasi dilangsungkan, biaya-biaya politik yang mencapai 318 M cenderung membuat mereka untuk mengembalikan biaya politik yang sudah menjadi hutang mereka.

Oligarki biaya-biaya politik yang diadapatkan oleh para pemimpin politik hari ini mengharuskan mereka untuk melunasinya.

Rekonsiliasi tentang meminimalisir praktek politik dinasti masih sangat minim akibatnya aturan yang berlaku tentang hal tersebut kurang dipahami oleh beberapa pejabat.

Fungsi ideal dari partai politik agaknya akan semakin kabur ketika politik dinasti dipraktekan oleh para pemimpin politik dikarenakan partai politik hanya dijadikan sebagai mesin untuk mendapatkan kekuasaan sehingga yang terjadi adalah popularitas dan kekayaan seorang calon mendapatkan nilai yang lebih. Praktek politik dinasti menyebabkan tidak terjaminnya kekuasaan dipegang oleh orang yang taraf hidupnya berada pada level biasa-biasa saja karena semestinya politik yang ideal seharusnya memunculkan tingkat partisipatif yang tinggi bukan pada indicator pemilih akan tetapi berada pada level kemerataan kesempatan.

Pemerintah yang baik dan bersih (Clean and Good Governance) menjadi misi yang absurd ketika dipuncak kekuasaan hanya dipegang oleh orang yang masih memiliki hubungan saudara antara yang satu dengan yang lain sehingga hal tersebut menjadi faktor peghambat terwujudnya misi demokrasi yang ideal dan strategis.

Oleh : Amirul Mukminin (Aktivis Musi Rawas Utara Palembang).

Umpan Berita