Komisi D DPRD Kota Malang Upayakan Kemudahan Akses Pendidikan Bagi Warga Tak Mampu

  • Bagikan

kliksajajatim.co- Komisi D DPRD Kota Malang Upayakan Kemudahan Akses Pendidikan Bagi Warga Tak Mampu.Bagi warga tidak mampu, kemudahan akses pendidikan tinggi kini tengah menjadi sorotan jajaran legislator di Komisi D DPRD Kota Malang.

Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Suryadi menegaskan Komisi D yang juga bagia dari mitra kerja Jajaran Samping (Eksternal) bersama dengan Perguruan Tinggi tentu sangat mendukung dan bahkan meminta untuk PTN-PTS yang ada di Kota Malang ini memberikan porsi khusus atau membuka kesempatan seluas-luasnya berupa Beasiswa Bidikmisi bagi warga yang kurang mampu kemudian bagi yang berprestasi melalui Beasiswa PPA (Program Prestasi Akademik) bahkan hingga LPDP dari pusat.

“Sejak Kemarin Walikota Malang sudah menggelar pertemuan dengan Forum Rektor – Rektor di Kota Malang ini juga meminta untuk memberi porsi khusus kepada warganya yang kurang mampu, Dalam pertemuan itu saya sangat mengapresiasi dalam menyamakan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan Perguruan Tinggi karena bagaimanapun meletakkan Pendidikan menjadi yang utama bagi Warga Kota Malang,” Ujar Suryadi, Senin (27/01/2020).

Politisi muda Fraksi Partai Golkar ini juga menegaskan, Komisi D ingin memastikan bahwa pendidikan untuk semua, pendidikan yang berkeadilan, pendidikan yang terjangkau dan pendidikan yang bermutu, terlebih keberadaan Kota Malang sebagai kota pendidikan tentu aspek pendidikan tak boleh dikesampingkan dalam memajukan generasi bangsa.

“Saya kira juga pendidikan sesungguhnya salah satu cara yang paling pokok dalam memajukan generasi sehingga pantaslah dalam pembukaan UUD 1945 termaktub dan dengan tegas menyebutkan bahwa Mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa indonesia, suluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan, keadilan sosial, perdamaian abadi ketertiban dunia dan yang paling penting adalah Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dengan cara cara tidak boleh putus sekolah putus pendidikan untuk melanjutkan pendidikan tinggi,” Ujarnya.

Sebagai mantan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, pria yang pernah ditugasi oleh Ir. H.M Ridwan Hisjam ini punya pengalaman dan paham soal skema pemerintah pusat yang telah mengubah skema beasiswa bidikmisi menjadi KIP (Kartu Indonesia Pintar) di tahun 2020 menjadi satu kesatuan.

Penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) di tingkat SMA/SMK di otomatiskan bagi pemilik KIP itu bisa mendaftarkan diri beasiswa bidikmisi kemudian bagi yang semisal tidak mempunyai KIP ini di sekolah boleh juga mengajukan lewat surat keterangan tidak mampu dari Dinas Pendidikan dan Juga Dinas Sosial karena memang terkadang Kouta KIP yang diberikan di masing masing sekolah juga terbatas alias tidak bisa tercaver semuanya.

“Kami sudah menyampaikan persoalan skema ini ke Diknas dan Dinsos untuk dipermudah urusannya, ketika ada yang minta surat keterangan mendapatkan beasiswa. Agar bisa dibantu. Hal ini juga ditangani melalui Pusat Kesejahteraan Sosial atau Puskesos yang didirikan Dinsos di 57 kelurahan dengan menempatkan petugas masing-masing di kelurahan,’’ Imbuh Suryadi.

“Kesempatan berpendidikan memang merupakan Hak segenap bangsa bukan hanya milik orang yang kaya saja tetapi kewajiban Pemerintah juga untuk hadir kepada warganya yang kurang mampu dengan memberikan peluang yang sama dan kesempatan yang sama pula,” Terang Politisi Muda Fraksi Golkar Dapil Kedungkandang ini mengakhiri.

  • Bagikan