Kasus Perbedaan Nama di Ijazah Bupati Bojonegoro, DPRD Akan Panggil Disdukcapil

  • Bagikan

Menindaklanjuti surat aduan yang pernah dikirim saat peringatan hari reformasi (21/05/2021) perihal perbedaan nama Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah, sebanyak tiga orang perwakilan Banteng Merah Putih (BMP) kembali mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Senin (31/05/2021). Ketiga perwakilan BMP itu adalah H. Anwar Sholeh, Dedi Agustono, dan Sutiono.

Juru bicara perwakilan BMP, Dedi Agustono mengatakan, maksud kedatangan di DPRD guna meminta agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bojonegoro dapat dihadirkan ke DPRD setempat, untuk memberikan klarifikasi perihal perbedaan nama Bupati Bojonegoro.

Nama Bupati Bojonegoro tersebut, kata Dedi, diduga tidak identik antara yang tertera pada ijazah SD, SMP, SMA yang bersangkutan dengan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Disdukcapil Bojonegoro. Disinyalir akta tersebut digunakan pada saat pencalonan bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 lalu.

“Karena hal itu perlu diluruskan kebenaran nama tersebut berkaitan dengan nama baik seseorang, berkaitan dengan keabsahan, itu sambil lalu menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian, kami datang ke sini berdasarkan Undang-Undang juga. Itu ada pada redaksi surat kami,” kata Dedi.

Adapun tanggapan dewan, kata Dedi, pihak DPRD akan mengundang Disdukcapil Bojonegoro untuk diberikan waktu klarifikasi hal ikhwal tentang persyaratan terbitnya akta kelahiran kedua atas nama Anna Mu’awanah itu dari Disdukcapil Bojonegoro.

Terpisah, Wakil Ketua I DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto membenarkan, bahwa Anwar Sholeh telah beberapa kali mendatangi DPRD, sebanyak sekira dua tiga kali. Selain mengadu secara langsung juga berkirim secara per surat perihal persoalan yang disampaikannya.

“Tadi sempat menemui saya, dan juga Ketua DPRD Pak Imam Sholikin di ruang pimpinan,”ujar Sukur

Anwar Sholeh, imbuh Sukur, meminta kejelasan yang jelas pada sesuatu yang dipersoalkan itu. Hal tersebut sudah disampaikan ke Banmus (Badan Musyawarah) untuk mendapat tindaklanjut.

“Minggu ini kalau ndak salah, akan mengundang Dukcapil. Yang jelas kami bekerja sesuai tupoksi, sesuai dengan kapasitas dan kewenangan kita. Karena dalam persoalan ini ada fungsi pengawasan yang harus kami lakukan, biarkan nanti lembaga yang akan melakukan klarifikasi pada pihak-pihak itu,” pungkasnya

  • Bagikan