Gubernur Buka Seminar Nasional APPSI 2019

  • Bagikan

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Para wansa membuka secara resni Seminar Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Surabaya, Senin (21/10).

Seminar sehari yang mengambil tema “ Penanganqan Batas Antar Daerah Dalam Rangka Menjamin Kepastian Dan Efektifitas Pelayanan Bagi Masyarakat” menghadirkan Ketua Anggota Dewan Pakar APPSI, M Ryaas Rasyid sebagai keynote speaker dan beberapa narasumber dari Jakarta.

Gubernur Khofifah dalam sambutannya mengatakan, seminar kali ini membahas batas antar daerah adalah merupakan pekerjaan rumah (PR) bangsa Indonesia. Seringkali menyebut NKRI harga mati tetapi batas-batasnya wilayah mana belum diketahui. Dalam posisi seperti ini menjadi penting untuk melakukan koreksi bersama, karena batas antar negara itu menentukan juga batas antar daerah.

Seperti dicontohkan, di Pulau Sebatik Kalimantan Utara (Kaltara) ada rumah masyarakat halaman depan Indonesia tetapi sumur dapur di halaman belakang milik Malaysia, hal seperti ini sangat berbahaya. “Maka titik-titik perbatasan sebuah bangsa harus kita kuatkan, agar secara internasional juga kuat posisi Indonesia, hal seperti ini merupakan PR kita. Menurut catatan daerah Jawa Timur baru 68,11 persen batas antar daerahnya yang sudah klir,” tuturnya.

Menjawab pertanyaan media tentang batas wilayah di Jawa Timur selama ini, Gubernur menjawab bahwa tentang batas antar wilayah kan harus ada payung hukumnya. Sedangkan payung hukumnya berada di Permendagri. “Kita tentu berharap bahwa titik-titik yang masih menimbulkan permasalahan segera terindentifikasi dan payung hukumnya segera diterbitkan, karena permasalahan ini ada yang dibawa sampai ke pengadilan tetapi diharapkan kalau bisa diredam,” ujarnya.

Hal tentang perbatasan antar daerah, lanjut Gubernur, persoalan yang bisa mengganggu percepatan dan kepastian efektifitas layanan publik, kondisi seperti ini dibutuhkan batas-batas baru yang bisa disepakati bersama. Itu semuanya tidak bisa antar kabupaten/kota semata atau dengan provinsi saja. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diharapkan ikut memediasi jika ditingkat kabupaten/kota atau antar kabupaten tidak bisa selesai permasalahannya. “Jika ada persoalan batas wilayah ditingkat kabupaten/kota dan pemprov tidak bisa diselesaikan, maka diharapkan tidak sampai masuk kearea ranah hukum, tetapi terus kita coba mencari solosinya,” harap Gubernur.

Pada posisi kesejarahan, ungkap Gubernur, misalnya ada kabupaten besar tetapi ada pemekaran, di dalam pemekaran itu ada kota ditengah-tengah kabupaten, sehingga pendopo dan rumah dinas bupatinya ada di tengah-tengah kota. Tidak sekedar itu nantinya layanan-layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan banyak terkosentrasi di Kota untuk melayani masyarakat disekitarnya. “Pada posisi seperti ini jikalau didalam rumah sakit dan dilayanan pendidikan ternyata ada subsidi APBD, maka perdanya harus klir bahwa subsidi APBD untuk pendidikan siapa saja yang bersekolah disitu, bukan untuk warga kabupaten/kota yang bersangkutan,” katanya.

Sebenarnya, kata Gubernur, saat ini secara ekonomi, sosial dan budaya sudah borderless atau tanpa batas, tetapi secara administrasi tetap ada batas, baik itu antar desa dan antar kecamatan. Oleh sebab itu Pemprov Jawa Timur menyambut baik bahwa APPSI melakukan pembahasan tentang perbatasan antar daerah di Jawa Timur .”Dihapkan acara ini bisa menjadi refrensi secara nasional,” pungkasnya

  • Bagikan