BKSAP Komitmen Suarakan Urgensi Penanganan Iklim dan Pembangunan Hijau di Berbagai Forum Internasional

  • Bagikan

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menegaskan komitmen DPR menyuarakan urgensi penanganan iklim dan pembangunan hijau di berbagai forum parlemen, antara lain pada Inter-Parliamentary Union (IPU), Pre-COP26 dan COP26 di Roma dan Glasgow, Asian Parliamentary Assembly (APA), Asian Pacific Parliament Forum (APPF), hingga ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).

“Kami menggarisbawahi bahwa parlemen di level nasional dan global memiliki peran sangat strategis dalam upaya mencari solusi terhadap ragam tantangan yang tengah dihadapi ummat manusia. Dialog dan negoisasi antarparlemen atas problematika bersama yang melilit komunitas internasional dipandang memiliki added value jika dikomparasi dengan jalur antarpemerintah,” kata Fadli saat peluncuran Green Economy White Paper (Buku Putih Ekonomi Hijau) oleh BKSAP DPR RI, di Ubud, Gianyar, Bali, Rabu (12/1/2021).

Fadli menyebutkan, BKSAP DPR RI sangat aktif dalam merespon isu-isu strategis global melalui pembentukan Panitia Kerja (Panja) Millennium Development Goals (MDGs), Panja Sustainable Development Goals (SDGs), penyelenggaraan World Parliamentary Forum for Sustainable Development (WPFSD) sejak tahun 2017 sampai 2019, termasuk pada the First Global Parliamentary Meeting on Achieving the SDGs pada tanggal 28-30 September 2021. “Saat ini kami tengah menyiapkan diri sebagai tuan rumah Sidang Umum IPU ke-144 pada 20-24 Maret 2022 dengan tema Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change,’’ ujarnya.

Terkait peluncuran Green Economy White Paper, Fadli menegaskan peluncuran White Paper ini merupakan ikhtiar BKSAP untuk mengeksplorasi, mengelaborasi dan menetapkan sudut pandang parlemen terkait gagasan ekonomi hijau. “Inisiatif Green Economy White Paper ini berangkat dari tekad kami untuk berperan lebih besar dalam mendorong realisasi ekonomi hijau. Hal tersebut lantaran mewujudkan ekonomi hijau tidak semudah membalikkan telapak tangan seperti juga tidak sesederhana mendefinisikannya,” tuturnya menjelaskan.

Anggota Komisi I DPR RI itu menjelaskan, tujuan White Paper BKSAP, pertama, untuk menyelaraskan kembali kebijakan ekonomi hijau Indonesia. Kedua, mengarahkan tata kelola kebijakan ekonomi hijau Indonesia. Ketiga, mengembangkan strategi untuk memanfaatkan potensi ekonomi hijau. Keempat, melembagakan kemitraan multi stakeholder dan pertemuan warga (citizen assembly) dalam pembuatan kebijakan ekonomi hijau. Kelima, mengidentifikasi peluang untuk memperkuat sistem pendukung implementasi ekonomi hijau Indonesia.

Fadli yakin melalui peluncuran White Paper ini dapat menghadirkan banyak gagasan segar dan konstruktif. “Ini penting untuk memastikan ekonomi hijau di Indonesia tidak sekadar kata, tapi juga nyata.  Pada akhirnya ekonomi hijau bukanlah pilihan, tapi ia kebutuhan untuk menjamin eksistensi manusia dan keberlangsungan planet bumi,” pungkas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat V itu.

Untuk diketahui, narasumber yang hadiri adalah Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto (Bidang energi, riset dan inovasi industri), perwakilan Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,  dan dua lembaga yang merupakan mitra pembuatan White Paper yaitu Westminster Foundation for Development (WFD) dan Institute for Peace and Democracy (IPD). (man/sf)
sumber:dpr.go.id

  • Bagikan