Dorong Perda Perlindungan Perempuan, Aliansi Peduli Perlindungan Perempuan Datangi Komisi C.

  • Bagikan

kliksajajatim.co – Bojonegoro – Tujuh organisasi kemasyarakatan yang di Bojonegoro hearing dengan Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro hari ini Rabu (11/05/2022). Organisasi tersebut diantaranya Koalisi Perempuan Indonesia (KPi), KORPRI PMII, IDFoS Indonesia, Penulis Perempuan Bojonegoro, GMNI Bojonegoro, Bojonegoro Institute, SBMI Bojonegoro. Tujuh organisasi tergabung dalam Aliansi Peduli Perempuan dan Anak (APPA).

Datang sekitar pukul 14.00 Aliansi tersebut diterima dengan baik oleh Mochlasin Afan Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro dan beberapa anggota lain.

Dalam kesempatan tersebut Nafidatul Himah Koordinator Aliansi mengatakan tujuan dirinya beserta anggota Aliansi yakni mendorong terciptanya Kita mendorong Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak. Menurutnya Berdasar data yang diperoleh dari P3A Kabupaten Bojonegoro terjadi peningkatan kasus pada perempuan dan anak pada tahun 2020-2021. Data tahun 2021 ada 61 kasus sedangkan tahun 2021 ada 70 kasus. Namun, menilik data yang tertangani oleh lembaga pemerintah tersebut, kami perkirakan masih banyak kasus yang tidak terendus atau dilaporkan. Lantas bagaimana dengan predikat atau penghargaan ramah/layak anak pantas disandang Kabupaten Bojonegoro?

Dilain sisi koordinator Aliansi juga menyampaikan Data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (PPPAKB) tahun 2018-2021 juga menunjukkan peningkaan kasus kekerasan terhadap perempuan; tahun 2018 sebanyak 15, pada 2019 ada 17 kasus, di 2020 ada 23 kasus, dan tahun 2021 ada 36 kasus. Kekerasan pada anak berturut-turut ada 21, 28, 38, dan 34 kasus.

Nafidatul Himah juga mengapresiasi pemerintah yang sudah membuat Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak. Namun dalam Raperda tersebut belum spesifik. Maka aliansi meminta merevisi isi dari Raperda diantaranya :

  1. Ruang lingkup pembahasan Raperda cukup luas, tidak spesifik pada isu. Misalnya, fokus pada isu perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Sehingga konsekuensinya isu-isu strategis justru tidak/ kurang diangkat dalam Raperda. Salah satu contoh yang diangkat dalam Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak adalah tentang isu/ topik Pengarusutamaan Gender. Idealnya pembahasan Pengarusutamaan Gender (PUG) dibahas/dibuat Raperda/perda tersendiri.
  2. Tentang Jenis-jenis kekerasan (fisik dan non fisik) belum dijelaskan dalam Raperda
  3. Topik Raperda terlalu luas, minimal ada 3 isu/topik yang dibahas di Raperda. Seperti Isu Perempuan dan Anak, Disabilitas dan Pengarusutamaan Gender.
  4. Data kekerasan yang dilaporkan dengan realitas di lapangan tidak sesuai.
  5. Kualitas pelayanan dan penanganan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
  6. Memasukan jenis kekerasan perempuan dan anak seperti normalisasi (menyepelekan dan menganggap enteng) praktik kekerasan (bullying) di sekolah, kekerasan seksual, kekerasan rumah tangga, aborsi, trafiking, kekerasan cyber, dll.
  7. Memperjelas peran dan fungsi SATGAS desa (SOP Satgas, Peningkatan SDM, Sosialisasi, Konseling Satgas dan tempat pengaduan masyarakat desa).
  8. Pentingnya Pendidikan parenting ke masyarakat (Sekolah, Keluarga, Perguruan Tinggi, Lingkungan Masyarakat).
  9. Pemerintah Ketika membuat perencanaan dan anggaran harus sesuai PUG atau Gender Mainstreaming.
  10. Perlunya pencegahan, penanganan, rehabilitasi, sosialisasi, edukasi, dan mekanisme terhadap masyarakat dan korban kekerasan.
  11. Isi raperda harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat lokal, tidak hanya copy paste isi raperda dari UU RI.
  12. Akses layanan pengaduan kekerasan secara online harus 24 jam.
  13. Harus ada alur pelayanan online dan offline korban kekerasan secara jelas.
  14. Pentingnya layanan terpadu dan membentuk forum PPA.
  15. Pentingnya bantuan hukum untuk melindungi korban dari intimidasi.
  16. Perlu adanya konselor sebaya dan pendamping korban harus mempunyai sikap empati yang tinggi.

Sementara itu Mochlasin Afan Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro menanggapinya dengan mengatakan bahwa draft Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak tersebut belumlah final. Dirinya membuka diri untuk perbaikan dari Raperda yang ada. Dan draft Raperda itu sudah ada dalam Prolegda.

  • Bagikan